Pulau Dewata tengah menghadapi tantangan besar yang mengancam keseimbangan alam dan harmoni sosial. Bali dianggap sedang tak baik-baik saja. Kerusakan lingkungan yang kian meluas, meningkatnya konflik antara investor dan masyarakat adat, serta melonjaknya angka kriminalitas di ruang publik menjadi indikasi bahwa Bali membutuhkan solusi nyata dari para pemimpinnya.
Ketua Forum Alumni KMHDI Bali, Sae Tanju, menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi ini. Menurutnya, Gubernur Bali yang baru saja dilantik, Wayan Koster, diharapkan dapat mengambil langkah tegas untuk mengatasi permasalahan yang ada. “Saat ini, pembangunan semakin tidak terkendali. Banyak vila berdiri di dekat pura, sungai ditimbun untuk kepentingan pribadi, dan lahan pesisir pun dikapling tanpa memperhatikan keseimbangan alam. Jika ini terus dibiarkan, taksu Bali akan semakin pudar,” ujarnya.
Ia juga menyoroti bencana alam yang belakangan ini melanda Bali, seperti hujan lebat dan angin kencang yang merobohkan banyak bangunan suci, termasuk pura dan sanggah. “Alam memiliki caranya sendiri untuk berbicara. Apakah ini pertanda bahwa kita telah lalai dalam menjaga Bali?” tambahnya.
Di sisi lain, meningkatnya kasus kriminalitas menjadi perhatian utama. Kejadian penusukan di Jalan Nangka, misalnya, menunjukkan bahwa ada krisis moral di masyarakat. “Bukan hanya soal penusukannya, tapi mengapa orang kini tidak lagi takut melakukan kejahatan? Mengapa manusia begitu mudah merusak alam tanpa berpikir panjang?” tanyanya.
Selain itu, konflik yang terjadi antara warga Desa Adat Serangan dan PT Bali Turtle Island Development (BTID) semakin memanas. Salah satu yang menjadi sorotan adalah keberadaan bangunan komersial di kawasan Kura Kura Bali yang dinilai melanggar Bhisama PHDI Pusat, di mana radius 2.000 meter dari Pura Sakenan seharusnya bebas dari aktivitas komersial. Tokoh masyarakat pun menuntut kejelasan mengenai penegakan aturan ini.
Pertemuan antara perwakilan DPR RI, DPD RI, tokoh masyarakat, dan pihak BTID sebelumnya juga belum menghasilkan penyelesaian konkret terkait janji yang dibuat sejak 27 tahun lalu, seperti penyediaan lahan parkir seluas 4 hektar untuk Pura Sakenan serta pencabutan pelampung laut di Pantai Serangan.
Bali berada di titik kritis. Berbagai permasalahan yang muncul, mulai dari bencana alam, kerusakan lingkungan, konflik kepentingan, hingga kriminalitas, menuntut adanya kebijakan yang strategis dan berani. Saatnya para pemimpin bertindak, bukan sekadar berjanji. Jika tidak, Bali akan kehilangan jati dirinya sebagai Pulau Dewata yang dijaga keseimbangan alam dan budayanya. Masyarakat pun dituntut untuk berbenah agar Bali tetap menjadi tempat yang layak bagi generasi mendatang. (TB)