Tingkat pengangguran di Kota Denpasar, Bali, mengalami penurunan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Jika pada tahun 2020 angka pengangguran terbuka (TPT) mencapai 7,62 persen akibat pandemi COVID-19, kini angka tersebut turun drastis menjadi 2,11 persen pada tahun 2024.
Penurunan ini menjadi salah satu indikator keberhasilan kebijakan pembangunan Kota Denpasar yang terus beradaptasi dengan tantangan ekonomi dan urbanisasi.
Pencapaian ini menjadi salah satu sorotan utama dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 yang dibuka oleh Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, di Dharma Negara Alaya Lumintang pada Selasa 18 Maret 2025.
Dalam sambutannya, Arya Wibawa menegaskan bahwa RKPD Tahun 2026 harus menjadi pijakan kuat untuk memastikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja.
“Denpasar sebagai kota berkembang pesat menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Urbanisasi yang terus meningkat, kebutuhan infrastruktur, serta dinamika ekonomi global mengharuskan kita untuk terus beradaptasi dan mencari terobosan dalam kebijakan pembangunan,” ujarnya.
Sebagai strategi utama, pembangunan Kota Denpasar pada tahun 2026 akan difokuskan pada tiga aspek, yaitu peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing tinggi, inovatif, dan adaptif, pengembangan infrastruktur kota yang mendukung mobilitas, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi, optimalisasi potensi lokal, terutama di sektor ekonomi kreatif, budaya, dan pariwisata berbasis kearifan lokal.
“Ketiga fokus pembangunan ini dirumuskan dalam tema pembangunan Kota Denpasar Tahun 2026, yakni Memantapkan Pembangunan SDM dan Infrastruktur serta Mengoptimalkan Potensi Daerah untuk Denpasar Maju,” tambah Arya Wibawa.
Musrenbang RKPD Kota Denpasar 2026 akan berlangsung hingga 21 Maret 2025 dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat. Kepala Bappeda Kota Denpasar, I Putu Wisnu Wijaya Kusuma, menyebutkan bahwa terdapat 177 program yang dituangkan ke dalam 429 kegiatan dan 1.085 sub-kegiatan dengan total usulan anggaran mencapai Rp 4,4 triliun. (TB)