Sebanyak 13.000 pecalang dari 1.500 desa adat di seluruh Bali menyatakan sikap tegas menolak segala bentuk premanisme yang berlindung di balik identitas organisasi kemasyarakatan (ormas). Pernyataan tersebut disampaikan secara resmi dalam acara Gelar Agung Pecalang yang digelar di Lapangan Puputan Margarana, Niti Mandala, Denpasar, pada Sabtu, 17 Mei 2025.
Dalam momentum yang dihadiri ribuan pecalang dari berbagai kabupaten/kota di Bali ini, Ketua Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, Ida Penglingsir Agung Putra Sukahet, menegaskan bahwa pecalang adalah ujung tombak dalam menjaga kehormatan, ketertiban, dan warisan budaya Bali.
“Sejak zaman leluhur, pecalang telah menjadi penjaga utama tanah Bali. Hari ini, kami menyatakan menolak segala bentuk kriminalitas dan tindakan anarkis yang dilakukan oleh pihak-pihak yang menyalahgunakan identitas ormas,” tegasnya.
Isi Deklarasi: Tiga Sikap Tegas Pecalang Bali
Deklarasi yang dibacakan dalam acara tersebut mencakup tiga poin utama:
- Menolak kehadiran ormas yang bertindak di luar kewenangannya dengan melakukan premanisme, kekerasan, dan intimidasi terhadap masyarakat.
- Mendukung penuh TNI dan Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Bali.
- Mendorong penindakan tegas terhadap kelompok atau ormas yang terbukti melakukan tindakan yang meresahkan dan melanggar hukum.
Selain itu, para pecalang juga menyatakan dukungan terhadap sistem keamanan berbasis desa adat melalui program Sipandu Beradat dan Bankamda sebagai upaya penguatan kearifan lokal dalam menjaga ketenteraman dan stabilitas sosial.
Pecalang Bukan Hanya Simbol, Tapi Pilar Keamanan Adat Bali
Dalam sambutannya, Ida Penglingsir Agung juga menekankan bahwa fenomena meningkatnya ormas berkedok preman menjadi ancaman serius yang harus diantisipasi bersama. Ia mengingatkan bahwa keamanan di Bali telah sejak lama dikelola dengan baik melalui sinergi antara desa adat, pecalang, dan aparat negara.
“Pecalang bukan hanya simbol budaya, tetapi bagian integral dari sistem keamanan adat yang selama ini terbukti efektif dan harmonis dengan TNI/Polri,” jelasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya terus mendorong pemerintah provinsi untuk memberikan perhatian lebih terhadap kesejahteraan pecalang, termasuk pemberian insentif sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi mereka dalam menjaga Bali dari dalam.
Menjaga Bali dari Ancaman Tersembunyi
Deklarasi ini muncul di tengah kekhawatiran masyarakat akan munculnya kelompok-kelompok tertentu yang memanfaatkan identitas ormas untuk melakukan aksi intimidasi. Dengan adanya sikap kolektif ini, desa adat di Bali menegaskan posisi mereka sebagai benteng terakhir dari nilai-nilai kearifan lokal dan budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun.
“Ini bukan sekadar acara seremonial, ini adalah pernyataan hati dan tekad kami untuk menjaga Bali dari ancaman tersembunyi,” pungkas Ida Penglingsir Agung. (TB)