Pernyataan anggota DPR RI dari Fraksi PDIP, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, tengah jadi sorotan publik setelah ia menyebut bahwa membandingkan DPR dengan rakyat jelata adalah sebuah “sesat logika”.
Dalam sebuah potongan video tahun 2024 yang viral belakangan, Deddy menegaskan bahwa posisi wakil rakyat tidak bisa disamakan dengan tukang becak, buruh, maupun masyarakat kecil.
“Ketika DPR dibandingkan dengan rakyat jelata, seperti tukang becak dan buruh, di situ Anda mengalami sesat logika,” kata Deddy dalam sebuah acara TV yang videonya viral.
Pernyataan itu langsung memantik reaksi keras dari publik. Banyak warganet menyindir bahwa justru DPR digaji menggunakan uang rakyat, sehingga semestinya tidak alergi bila dibandingkan dengan rakyat kecil.
Aktivis sekaligus musisi Melanie Subono bahkan menyentil pedas pernyataan tersebut.
“Iya pak, jangan samain kami dengan kalian… Kami rakyat,” tulis Melanie di akun media sosialnya.
Sejumlah komentar di media sosial menekankan bahwa tanpa rakyat jelata, para pejabat tidak akan pernah mendapatkan fasilitas mewah. Pajak yang dikumpulkan dari keringat buruh, petani, nelayan, hingga pedagang kecil, menurut publik, justru menjadi sumber utama pemasukan negara.
“Kalau tidak ada rakyat jelata yang bayar pajak, DPR makan dari mana?” tulis salah satu netizen.
Deddy Sitorus lahir di Pematangsiantar, 17 November 1970. Ia merupakan anggota DPR RI sejak 2019 dari daerah pemilihan Kalimantan Utara. Deddy duduk di Komisi II DPR RI yang membidangi urusan pemerintahan, otonomi daerah, dan birokrasi.
Sebelum terjun ke politik, ia dikenal sebagai aktivis dan pendiri sejumlah organisasi seperti Komunitas Aksi Solidaritas Buruh Indonesia (KASBI) serta Koalisi Anti Utang (KAU). Pendidikan tingginya ditempuh di Universitas Simalungun (S1) dan Kingston University, Inggris (S2).
Kritik publik berfokus pada jarak antara DPR dengan rakyat kecil. Banyak yang menilai pernyataan Deddy semakin menegaskan jurang tersebut.
“Kalau DPR tak mau disamakan dengan rakyat jelata, jangan lagi pakai istilah wakil rakyat,” komentar seorang warganet.
Bagi publik, wakil rakyat seharusnya melekat dengan kepentingan rakyat jelata, bukan justru menolak disandingkan dengan mereka. (TB)