Viral di media sosial donasi untuk korban banjir yang diapatok nominal. Dimana sumbangan ini dilakukan kepada ASN Pemprov Bali. Sekda Bali menyebut itu sukarela.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra, dalam keterangan persnya, Kamis (18/9/2025), menjelaskan bahwa penggalangan dana ini berangkat dari imbauan Gubernur Bali agar seluruh pegawai menunjukkan solidaritas nyata.
“Bencana ini bukan hanya meninggalkan kerugian materi, tetapi juga luka batin bagi banyak keluarga. Melalui gotong royong, kita ingin meringankan beban mereka,” ujarnya.
Donasi yang dikumpulkan mengacu pada pedoman besaran kontribusi sesuai dengan jabatan dan penghasilan, namun tetap bersifat sukarela. Dalam pedoman tersebut, Gubernur Bali menyumbang sebesar Rp 50 juta, Wakil Gubernur Rp 25 juta, dan Sekda Rp 3 juta.
Sementara pejabat eselon II menyisihkan Rp 2 juta – Rp 2,5 juta, eselon III antara Rp 1,25 juta – Rp 1,5 juta, hingga pejabat fungsional dan guru dengan nominal mulai Rp 300 ribu – Rp 1,25 juta.
Untuk ASN pelaksana, donasi ditetapkan pada kisaran Rp 200 ribu – Rp 300 ribu, sedangkan tenaga PPPK sebesar Rp 150 ribu. “Namun angka ini tidak mengikat. Ada yang menyumbang lebih besar dari acuan, ada juga yang menyumbang di bawah pedoman, bahkan ada yang tidak ikut karena semua kembali pada kesukarelaan,” tegas Dewa Indra.
Hingga saat ini, total donasi yang berhasil dikumpulkan mencapai Rp 2,53 miliar, dengan Rp 390 juta di antaranya sudah disalurkan untuk warga yang kehilangan anggota keluarga maupun rumah akibat banjir. Dana tersebut juga digunakan untuk membantu pemulihan sarana mata pencaharian warga terdampak.
Lebih lanjut, Sekda menyebut bahwa dana gotong royong ini akan tetap disiapkan sebagai dana darurat, khususnya menghadapi musim hujan yang diperkirakan BMKG akan mencapai puncaknya pada November 2025 hingga Februari 2026.
Menurutnya, mekanisme gotong royong pegawai ini sangat membantu karena bisa disalurkan dengan cepat, tanpa harus menunggu proses administrasi panjang seperti halnya dana APBD. “Jika hanya mengandalkan APBD, bantuan akan memakan waktu lebih lama karena harus melewati berbagai prosedur. Dengan gotong royong ini, kita bisa segera turun tangan begitu bencana terjadi,” kata Dewa Indra.
Dewa Indra juga menekankan bahwa imbauan Gubernur Bali tidak sekadar instruksi, melainkan juga disertai keteladanan. Gubernur, Wakil Gubernur, dan dirinya sendiri menjadi pihak pertama yang menyetorkan donasi. “Ini bukan hanya soal uang, tetapi juga soal menumbuhkan semangat empati, kepedulian, dan gotong royong di kalangan pegawai,” pungkasnya. (TB)