Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan bahwa persoalan rumah tidak layak huni di Bali tidak boleh berlarut. Dengan dukungan pemerintah pusat, ia optimistis penyediaan 32 ribu rumah layak huni bagi masyarakat dapat tuntas dalam kurun waktu lima tahun.
Komitmen tersebut ia sampaikan saat membuka sosialisasi percepatan penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP), fasilitas pembiayaan Sarana Multigriya Finansial (SMF), dan Program Permodalan Nasional Madani (PNM) melawan rentenir, di Auditorium Universitas Udayana, Jimbaran, Senin (24/11/2025).
Koster memaparkan bahwa kebutuhan rumah layak huni di Bali bukan hanya menjadi pekerjaan pemerintah provinsi, namun juga pemerintah pusat dan kabupaten/kota.
“Dari total 32 ribu unit, sekitar 22 ribu merupakan kewenangan kabupaten/kota. Ini membutuhkan kerja bersama, bukan parsial,” ujarnya.
Ia meminta pemerintah pusat memberikan porsi anggaran lebih besar kepada Bali pada tahun 2026 untuk mempercepat penyelesaian backlog perumahan.
“Kami berharap ada pagu yang lebih besar untuk Bali agar masyarakat bisa segera menikmati rumah yang aman dan layak,” tambahnya.
Koster menegaskan bahwa dengan sinergi lintas pemerintahan, Bali bisa bebas dari rumah tidak layak huni dalam lima tahun ke depan.
“Harapan kami sederhana: tidak ada lagi warga Bali yang tinggal di tempat yang tidak layak,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, Koster juga memberikan apresiasi terhadap program penyediaan tiga juta rumah yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto—masing-masing satu juta unit di perkotaan, pedesaan, dan kawasan pesisir.
“Program ini menjawab kebutuhan masyarakat dari berbagai karakter wilayah. Bagi Bali, ini sangat relevan,” katanya.
Meski menyadari daerah lain memiliki kebutuhan lebih besar, Koster tetap berharap Bali bisa mendapat perhatian khusus agar penyelesaian masalah permukiman dapat berlangsung lebih cepat.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Maruarar Sirait, menyambut baik permintaan Gubernur Koster. Ia memastikan pemerintah pusat akan mengalokasikan anggaran secara bertahap untuk perbaikan rumah tidak layak huni dan revitalisasi kawasan kumuh di Bali.
“Masih ada rumah dan kawasan yang perlu dibenahi. Secara bertahap akan kita tangani. Untuk Denpasar saja, jika kebutuhannya 100 unit, tahun depan langsung kita anggarkan,” jelas Maruarar.
Ia menegaskan bahwa perhatian Presiden Prabowo terhadap perumahan rakyat sangat serius.
“Tahun ini 45 ribu rumah direnovasi. Tahun depan meningkat menjadi 400 ribu unit. Ini menunjukkan keberpihakan pemerintah pada rakyat,” katanya.
Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari, mengingatkan agar masyarakat tidak terjebak pembiayaan informal yang membebani.
“Kita ingin rakyat Bali memiliki rumah melalui skema pemerintah yang aman dan terjangkau. Program ini harus tepat sasaran dan menghindarkan masyarakat dari rentenir,” tegasnya.
Melalui kolaborasi pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, Pemerintah Provinsi Bali menempatkan penyediaan rumah layak huni sebagai program strategis untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Koster menutup arahannya dengan optimisme.
“Ketika pemerintah bergerak bersama, mimpi masyarakat Bali untuk memiliki rumah layak bukan lagi sekadar harapan, tetapi kepastian.” (TB)