Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan Program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) oleh Badan Gizi Nasional (BGN) di Provinsi Bali, namun menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan program tersebut agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat luas.
Dalam pertemuan bersama Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Dr. Ir. Tigor Pangaribuan, M.M., MBA., di Jayasabha, Denpasar, Jumat (7/11/2025), Gubernur Koster menerima laporan bahwa dari target 1.049.967 penerima manfaat, hingga saat ini baru tercapai 275.127 orang atau sekitar 26 persen.
Tigor menjelaskan, hingga awal November 2025, terdapat 110 dapur yang telah beroperasi di berbagai kabupaten/kota di Bali, sementara 4 dapur sedang dalam pembangunan dan 1 dapur masih dalam tahap survei. BGN menargetkan seluruh dapur tersebut bisa beroperasi penuh pada Februari 2026, agar pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Bali berjalan optimal.
“Program ini merupakan upaya nasional untuk mempercepat penanganan Kekurangan Energi Kronis (KEK) dan stunting, terutama bagi kelompok 3B — ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD,” jelas Tigor.
Menanggapi laporan tersebut, Gubernur Wayan Koster meminta agar pelaksanaan program SPPG di Bali memperhatikan aspek kemandirian pangan daerah. Ia menegaskan, bahan makanan yang digunakan dalam program MBG harus memprioritaskan produk-produk lokal Bali sebagai bentuk dukungan terhadap Ekonomi Kerthi Bali — sistem ekonomi berbasis potensi lokal yang berkelanjutan.
“Hasil pertanian dan peternakan kita di Bali sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan program Makan Bergizi Gratis ini. Karena itu, saya minta agar serapan pangan lokal — seperti sayur-mayur, telur, ikan, ayam, dan buah-buahan hasil petani Bali — ditingkatkan dalam pelaksanaan program,” tegas Gubernur Koster.
Ia juga meminta BGN menyiapkan mekanisme antisipasi jika suatu waktu terjadi keterbatasan bahan pangan, sehingga pelaksanaan program dapat berjalan stabil tanpa mengurangi kualitas gizi penerima manfaat.
Usulan Gubernur Koster tersebut disambut positif oleh Deputi BGN Tigor Pangaribuan yang berjanji akan memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah dalam memprioritaskan rantai pasok pangan lokal.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Kepala KPPG Denpasar, Kasubag TU KPPG Denpasar, serta Koordinator Regional dan Koordinator Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Bali.
Program MBG dan SPPG diharapkan tidak hanya menekan angka stunting, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus menggerakkan ekonomi lokal melalui pemberdayaan petani dan UMKM pangan di Bali. (TB)