Ketua DPD Partai Gerindra Bali, Made Muliawan Arya atau yang lebih dikenal sebagai De Gadjah, mengkritik ketidakhadiran sejumlah kepala daerah di Bali dalam retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang. Program ini merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto dan dijadwalkan setelah pelantikan kepala daerah pada Kamis, 20 Februari 2025, di Istana Negara.
Diduga, absennya beberapa kepala daerah ini berkaitan dengan arahan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, yang meminta kader PDIP untuk menunda keikutsertaan dalam retret tersebut. Arahan ini muncul di tengah situasi politik yang memanas, setelah penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap dan perintangan penyidikan dalam perkara Harun Masiku.
De Gadjah menegaskan bahwa sebagai pemimpin daerah, mereka seharusnya mengikuti instruksi Presiden sebagai kepala negara yang dipilih oleh rakyat.
“Kepala daerah dipilih oleh rakyat, dan sudah seharusnya mereka mengikuti arahan dari Presiden. Program ini adalah inisiatif Presiden, jadi sebaiknya diikuti. Jika memilih tidak hadir, itu kembali pada kebijakan masing-masing. Kalau ingin lebih mengutamakan partai, silakan. Saya tidak ingin mencampuri urusan internal partai, tapi jika menyangkut kepentingan rakyat, itu yang saya soroti,” ujar De Gadjah pada Sabtu 22 Februari 2025.
Selain itu, De Gadjah juga menepis dugaan bahwa retret ini menggunakan anggaran negara.
“Saya yakin kegiatan ini tidak menggunakan dana negara,” tegasnya. (TB)