Pemerintah Kota Denpasar melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terus menggenjot penerimaan pajak daerah dengan berbagai inovasi.
Hingga akhir Maret 2025, realisasi penerimaan pajak daerah telah mencapai lebih dari Rp 381 miliar.
Angka ini setara dengan 24,02 persen dari target tahunan sebesar Rp 1,5 triliun.
Kepala Bapenda Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya, didampingi Sekretaris Bapenda, I Dewa Gede Rai, mengungkapkan bahwa pencapaian tersebut merupakan hasil dari berbagai terobosan yang diterapkan guna mengoptimalkan penerimaan pajak.
Menurutnya, pihaknya yakin target yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan strategi yang tepat dan inovasi berkelanjutan.
Salah satu langkah yang diterapkan adalah pemanfaatan teknologi digital dalam sistem perpajakan, seperti melalui program Pajak Digital (Pagi) Denpasar dan pengembangan klaster digital, termasuk Renon Digital Area (Reditia) serta Melodi (Melayani Obyek Digital) Sanur.
Inovasi ini bertujuan untuk mempermudah wajib pajak dalam melakukan pembayaran serta meningkatkan kepatuhan pajak.
Selain itu, klasterisasi pelayanan pajak juga diperluas hingga ke kawasan ekonomi utama seperti Jalan Teuku Umar Timur, Jalan Teuku Umar Barat, dan Jalan Gatot Subroto.
Upaya lain yang dilakukan meliputi pemberian insentif fiskal berupa pengurangan pokok pajak dan penghapusan denda administrasi.
Bapenda juga menerapkan strategi jemput bola dengan mendatangi desa dan kelurahan untuk memfasilitasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) serta melakukan pendataan terhadap potensi objek pajak baru dengan melibatkan aparatur desa dan kelurahan.
“Kami optimis dengan berbagai langkah yang telah dilakukan, penerimaan pajak daerah di Kota Denpasar akan terus meningkat. Kami juga mengajak seluruh wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya tepat waktu demi mendukung pembangunan kota yang lebih maju,” ujar Eddy Mulya.
Dengan slogan “Fiskal Kuat, Denpasar Maju”, Bapenda Kota Denpasar terus berkomitmen menghadirkan layanan perpajakan yang lebih modern dan efisien demi mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. (TB)