Gerakan Mahasiswa Front Demokrasi Perjuangan Rakyat (FRONTIER) Bali menggelar aksi simbolik dengan mengirimkan karangan bunga ke Kantor Kementerian Keuangan Wilayah Bali. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemangkasan anggaran pendidikan oleh pemerintah.
I Wayang Sathya Tirtayasa, selaku Kepala Divisi Agitasi dan Propaganda FRONTIER-Bali, menyampaikan bahwa aksi ini mencerminkan rasa duka atas kebijakan yang dianggap merugikan dunia pendidikan. “Kami menyampaikan simbol berduka karena pemerintah telah memangkas anggaran pendidikan. Seharusnya pendidikan menjadi prioritas, bukan malah dikurangi,” tegasnya.
Sekretaris Jenderal FRONTIER-Bali, A. A. Gede Surya Sentana, juga mengkritik keputusan tersebut. Menurutnya, pemerintah tidak menunjukkan keseriusan dalam menangani sektor pendidikan, yang terlihat dari tidak dimasukkannya pendidikan sebagai program utama. “Ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap dunia pendidikan. Banyak mahasiswa yang mengeluhkan biaya kuliah yang semakin tinggi,” ujarnya.
Pemangkasan anggaran di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dari Rp 56,6 triliun menjadi Rp 14,5 triliun membawa dampak besar. Beberapa program beasiswa yang terdampak antara lain: Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) turun 9 persen, Beasiswa Bantuan Indonesia Pintar (BIP) berkurang 10 persen.
Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK) dipotong 10 persen, dan Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB) mengalami pengurangan 25 persen. Selain itu, Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) juga dikurangi hingga 50 persen.
Pemangkasan ini berisiko membuat ribuan mahasiswa kehilangan beasiswa dan menghambat calon mahasiswa baru dalam mendapatkan bantuan biaya pendidikan. Tidak hanya itu, pengurangan anggaran operasional perguruan tinggi dapat memaksa kampus menaikkan Uang Kuliah Tunggal (UKT), yang semakin menyulitkan akses pendidikan bagi masyarakat. “UKT bisa naik drastis, sehingga pendidikan murah hanya menjadi impian belaka,” tambahnya.
FRONTIER-Bali menuntut pemerintah untuk menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama dan membatalkan pemangkasan anggaran. Mereka juga meminta jaminan pendidikan gratis bagi seluruh rakyat sesuai dengan amanat konstitusi. “Pemerintah seharusnya fokus pada pendidikan, bukan sekadar program makan bergizi gratis,” pungkasnya. (TB)