Tragedi banjir bandang di Tukad Badung yang merenggut 18 nyawa kini membuka tabir persoalan serius: kerusakan ekosistem di hulu sungai. Dalam kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI ke Denpasar, Gubernur Bali Wayan Koster mengungkapkan bahwa pemerintah daerah tengah melakukan investigasi khusus terkait dugaan penggundulan hutan yang diduga menjadi pemicu utama bencana.
“Mitigasi ke depan tidak bisa hanya dengan menambah infrastruktur. Kita harus pastikan apakah penggundulan hutan masih terjadi, di mana lokasinya,” kata Koster, Kamis (2/10/2025).
Selain faktor curah hujan ekstrem, Koster menilai kondisi hulu Tukad Badung sudah tidak seimbang lagi. Perubahan tata guna lahan dan aktivitas ilegal di kawasan hijau menurunkan daya serap tanah. Air hujan yang seharusnya tertahan di kawasan hutan langsung meluncur deras ke hilir.
Situasi semakin parah karena bantaran Tukad Badung telah dipadati pemukiman sejak puluhan tahun lalu. “Sekitar 50 tahun lalu Bali belum memiliki tata ruang, sehingga rumah-rumah berdiri di pinggir sungai. Kini dampaknya sangat terasa: banjir besar menelan korban jiwa,” ujarnya.
Banjir pada 10 September lalu menelan 18 korban jiwa—12 orang di Denpasar, satu di Badung, dua di Jembrana, dan tiga di Gianyar. Hingga kini, empat korban masih belum ditemukan.
Selain korban jiwa, 738 pedagang mengalami kerugian akibat kios dan dagangan mereka hancur. Pemerintah Provinsi Bali sudah menyalurkan ganti rugi senilai Rp3,4 miliar langsung ke rekening pedagang terdampak.
Kunjungan Komisi VIII DPR RI yang dipimpin Marwan Dasopang membawa serangkaian bantuan: mulai dari santunan korban, program sosial senilai Rp479,1 miliar, hingga peralatan logistik bencana dari BNPB. Namun Koster menegaskan bahwa solusi jangka panjang harus difokuskan pada perbaikan ekosistem.
“Kita berterima kasih atas bantuan pusat, tetapi yang lebih penting adalah menyelesaikan akar masalah. Jika penggundulan hutan dibiarkan, berapa pun bantuan tidak akan cukup menutup kerugian masyarakat,” katanya.
Koster menyebut akan menggandeng TNI, Polri, BPBD, hingga aparat desa adat untuk melakukan patroli lingkungan di kawasan rawan gundul. Ia juga mendorong Komisi VIII DPR RI agar mendukung kebijakan yang memperketat perlindungan kawasan hutan di Bali.
Sementara itu, BNPB dan Kementerian Sosial menekankan pentingnya sistem peringatan dini bencana. Rencana pembangunan alarm tsunami juga disebut masuk dalam daftar prioritas anggaran pusat.
Peristiwa ini menjadi peringatan keras bahwa pembangunan Bali tidak boleh lagi mengabaikan keseimbangan alam. Dengan musim hujan yang diprediksi lebih lebat antara November–Februari mendatang, Gubernur Koster menegaskan pihaknya tidak hanya fokus pada bantuan, tetapi juga investigasi menyeluruh terkait aktivitas penggundulan hutan.
“Bali harus belajar dari bencana ini. Jika hutan kita habis, maka hilir akan terus menanggung risiko. Kita harus mengembalikan keseimbangan alam demi generasi mendatang,” tutup Koster. (TB)