Ketua Komisi IV DPRD Bali, I Nyoman Suwirta, menyoroti kesenjangan antara sekolah negeri dan swasta yang masih terjadi meskipun kebijakan pendidikan terus diperbarui. Ia menegaskan bahwa perubahan sistem tidak akan efektif jika tidak diiringi dengan pemerataan kualitas sekolah.
Menurut Suwirta, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, telah mengganti sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menjadi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Namun, perubahan ini dinilai belum menjawab persoalan utama dalam dunia pendidikan, yakni akses yang adil bagi semua siswa.
“Yang terpenting adalah memastikan semua anak mendapatkan pendidikan yang layak dan merata. Faktanya, meskipun kebijakan baru diterapkan, banyak siswa tetap memilih sekolah favorit,” ujarnya pada Minggu, 9 Maret 2025.
Ia menambahkan bahwa fenomena titipan siswa ke sekolah tertentu masih terjadi karena adanya anggapan bahwa sekolah favorit lebih unggul. Alih-alih terus mengganti sistem, ia menilai bahwa pemerintah seharusnya fokus pada pemerataan kualitas pendidikan, baik dari segi sarana prasarana maupun tenaga pendidik.
“Kalau sistemnya belum benar-benar siap, jangan dipaksakan. Pastikan dulu sistem itu matang sebelum diterapkan agar tidak menimbulkan masalah baru setiap tahun ajaran baru dimulai,” jelasnya.
Suwirta menegaskan bahwa tanpa pemerataan kualitas, kesenjangan antara sekolah negeri dan swasta akan terus berlanjut. Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah untuk lebih serius dalam meningkatkan standar pendidikan di seluruh sekolah agar tidak ada lagi perbedaan antara sekolah favorit dan non-favorit. (TB)