Sebanyak 70 pecalang dari 35 desa adat di Kota Denpasar turut terlibat menjaga keamanan di Kantor DPRD Denpasar pascaaksi demonstrasi ricuh pada 30 Agustus lalu. Penjagaan dilakukan secara bergiliran tanpa menerima insentif alias ngayah.
Pada Selasa (2/9/2025), tercatat 10 pecalang bertugas mengawal jalannya sidang DPRD sejak pagi. Ketua Pecalang Denpasar, I Made Mendra, menjelaskan bahwa keterlibatan mereka merupakan permintaan langsung dari Wali Kota Denpasar.
“Kami berjaga dari pukul 08.00 pagi sampai sidang selesai. Kemarin ada 20 orang, hari ini 10 orang. Total 70 pecalang dari desa adat se-Denpasar dijadwalkan bergiliran,” kata Made Mendra.
Selain pecalang, pengamanan juga melibatkan Satpol PP, Dinas Perhubungan, hingga unsur TNI dari Koramil. Skema ini dilakukan untuk memastikan situasi tetap kondusif pasca insiden unjuk rasa yang sempat menimbulkan kericuhan.
“Kami menjalankan tugas sesuai kebutuhan dan situasi di lapangan. Karena ada kejadian kemarin, maka penjagaan ini dipandang perlu,” tambah Mendra.
Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, menyampaikan apresiasi kepada pecalang dan seluruh stakeholder yang berpartisipasi menjaga stabilitas kota. Ia menekankan bahwa sinergi tersebut merupakan bentuk nyata gotong royong dalam menjaga ketertiban.
Meski demikian, ia mengakui bahwa saat ini pecalang belum memperoleh insentif dari pemerintah. “Kami masih memikirkan pola pemberian insentif. Yang jelas, kami sangat menghargai komitmen mereka yang tetap ngayah untuk keamanan kota,” ujarnya. (TB)