Pemerintah Kota Denpasar berencana memangkas anggaran operasional Bus Trans Metro Dewata hingga 50 persen pada tahun anggaran 2026. Langkah ini diambil setelah dilakukan evaluasi terhadap efektivitas layanan transportasi publik tersebut yang dinilai belum optimal dalam mendukung mobilitas masyarakat perkotaan.
Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, saat ditemui Senin (10/11/2025) menjelaskan bahwa efisiensi dan kinerja menjadi dasar utama dalam penggunaan anggaran daerah. Menurutnya, meskipun transportasi umum wajib disediakan sesuai amanat undang-undang, pengelolaannya harus tetap mempertimbangkan asas manfaat dan keberlanjutan.
“Dari sisi akademik, efektivitas Trans Metro Dewata baru mencapai sekitar 27 persen. Hampir setiap hari bus ini melintas di jalanan dengan jumlah penumpang yang sangat sedikit, bahkan tidak sampai lima orang,” ujar Jaya Negara.
Ia menambahkan, kondisi tersebut tidak hanya menimbulkan beban anggaran, tetapi juga berpotensi menambah kemacetan serta polusi udara di kawasan perkotaan. “Kami tidak ingin mengabaikan pelayanan publik, tetapi efektivitas penggunaan anggaran juga perlu diperhatikan,” imbuhnya.
Selain tingkat keterisian penumpang yang rendah, Pemkot Denpasar juga menilai sistem feeder Trans Metro Dewata belum siap sepenuhnya. Hal ini berdampak pada rute operasional bus yang kerap berhenti di tengah jalan, sementara kondisi jalan di Denpasar cukup sempit.
“Bus sering berhenti sembarangan karena belum ada feeder yang memadai. Akhirnya kendaraan keliling tanpa penumpang. Ini kan kasihan juga bagi operasionalnya,” tutur Jaya Negara.
Dengan mempertimbangkan hasil kajian tersebut, Pemkot Denpasar berencana mengurangi anggaran dukungan untuk Trans Metro Dewata sebesar 50 persen pada tahun 2026. “Kita akan kaji lebih lanjut, namun kemungkinan besar anggarannya dikurangi separuh dulu,” jelasnya.
Sebagai informasi, pembiayaan Trans Metro Dewata dilakukan melalui sistem sharing antara Pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah kabupaten/kota di wilayah Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan). Berdasarkan perjanjian kerja sama, Pemprov Bali menanggung 30 persen, sementara 70 persen sisanya berasal dari pemerintah daerah.
Pada tahun anggaran 2026, total pembiayaan Trans Metro Dewata diperkirakan mencapai Rp59 miliar. Dari jumlah tersebut, Denpasar mengalokasikan sekitar Rp16 miliar, Badung Rp15 miliar, Gianyar Rp5 miliar, Tabanan hampir Rp2 miliar, dan Provinsi Bali sekitar Rp16 miliar.
Dengan rencana pemangkasan sebesar 50 persen, maka alokasi dana dari Pemkot Denpasar kemungkinan hanya sekitar Rp8 miliar di tahun 2026.
Program Trans Metro Dewata sebelumnya dihadirkan untuk mendukung transportasi publik berkelanjutan di kawasan perkotaan Bali, dengan harapan mampu mengurangi kemacetan serta meningkatkan mobilitas warga. Namun, tingkat okupansi penumpang yang rendah kini menjadi tantangan utama bagi efektivitas layanan ini di lapangan. (TB)