Pemerintah Kota Denpasar menyiapkan satuan tugas (satgas) untuk memperketat pengawasan terhadap juru parkir, terutama petugas yang bergerak dari satu titik ke titik lainnya.
Langkah ini dilakukan di tengah sorotan masyarakat terhadap tata kelola parkir di Kota Denpasar, khususnya parkir di ruang milik jalan (rumija).
Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara mengatakan pembenahan tidak hanya menyangkut penataan petugas, tetapi juga memastikan masyarakat mendapatkan rasa aman dan nyaman saat menggunakan fasilitas parkir.
“Sudah kami tegaskan kepada Perumda Parkir agar benar-benar tata kelola parkir ini diatur sehingga masyarakat yang parkir merasa nyaman,” ujar Jaya Negara, Kamis (10/9/2026).
Menurut Jaya Negara, aspek perlindungan terhadap pengguna parkir juga harus menjadi perhatian.
Ia menegaskan, apabila kendaraan masyarakat hilang saat menggunakan jasa parkir, harus tersedia mekanisme ganti rugi sesuai ketentuan.
“Apabila dia kehilangan, dia benar-benar mendapat ganti rugi, dan juga suasana perparkiran di kota bisa berlangsung dengan baik,” katanya.
Jaya Negara juga meminta masyarakat melihat persoalan jumlah juru parkir berdasarkan data.
Ia menyebut jumlah petugas parkir di rumija pada 2024 tercatat 402 orang, kemudian 393 orang pada 2025 dan 410 orang pada 2026.
“Jadi kan tidak ada penambahan sebenarnya dari 2024 sampai 2026 ini, hanya bergesernya itu 17 orang,” ujarnya.
Menurutnya, perubahan jumlah tersebut merupakan hasil evaluasi di lapangan, termasuk adanya petugas yang dikurangi maupun ditambah pada titik tertentu.
Di sisi lain, Pemkot Denpasar juga menegaskan tidak semua lokasi usaha boleh dikenai pungutan parkir.
Jaya Negara mengatakan petugas diminta tidak melakukan pungutan parkir terhadap pelaku UMKM pada lokasi yang telah ditentukan.
“Yang dikurangi itu saya minta, misalkan semua pelaku UMKM jangan ada pemungutan parkir,” katanya.
Untuk mengantisipasi juru parkir liar, Pemkot Denpasar akan memperkuat pengawasan melalui satgas.
Jaya Negara mengingatkan masyarakat tidak menjadikan seragam atau rompi sebagai satu-satunya patokan untuk memastikan seseorang merupakan petugas resmi.
Menurutnya, pakaian petugas parkir dapat dibuat atau dicetak sehingga identitas dan nomor titik penugasan menjadi lebih penting.
“Kita sudah minta untuk membentuk satgas, satgas untuk mengontrol petugas-petugas parkir yang mobiling,” ujarnya.
Selain pengawasan, digitalisasi pembayaran parkir juga mulai diperluas.
Sejumlah lokasi di luar rumija telah menggunakan sistem pembayaran daring dan Pemkot Denpasar berencana memperluas penggunaan QR code ke titik lainnya.
Jaya Negara juga mengingatkan pengguna parkir agar mengambil karcis sejak kendaraan masuk ke lokasi, bukan ketika hendak keluar.
“Tujuan kita masuk parkir, jangan saat pulangnya baru mengambil tiket. Saat masuk itu harus mengambil tiket,” katanya.
Karcis tersebut menjadi bukti penggunaan jasa parkir dan penting apabila terjadi kehilangan kendaraan.
“Kalau kendaraan kita hilang, dengan tiket ini kita sudah harus mendapat ganti rugi. Itu kan memang ada ganti ruginya,” ujarnya.
Persoalan parkir juga muncul di sekitar sekolah, terutama ketika kegiatan sekolah membuat kendaraan pelajar terkonsentrasi di badan jalan.
Pemkot Denpasar telah meminta pihak sekolah menyiapkan lokasi parkir agar kendaraan siswa tidak menggunakan badan jalan.
“Kami sudah berkoordinasi dengan pengelola sekolah harus menyiapkan tempat parkir untuk anak, jangan di badan jalan,” kata Jaya Negara.
Ia mengatakan Satpol PP, Dinas Perhubungan, serta Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga juga dilibatkan untuk berkoordinasi dengan sekolah terkait persoalan tersebut.
Jaya Negara menilai kritik masyarakat terhadap pengelolaan parkir merupakan masukan untuk melakukan pembenahan.
“Kami sebagai Wali Kota menghaturkan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang sudah memberikan kritikannya yang membangun kepada Perumda Parkir, sehingga kami minta Perumda Parkir berbenah dan benar-benar sesuai dengan tupoksinya,” ujarnya. (TB)