 |
| Istimewa |
Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) melalui Lembaga Demokrasi dan Kepemiluan Pimpinan Pusat (PP) mengadakan Diskusi Akhir Tahun pada Senin 30 Desember 2024 dengan topik utama tingginya biaya politik dan wacana pemilihan gubernur oleh DPRD. Kegiatan ini juga menjadi momen peluncuran buku “Catatan Kritis KMHDI di Tahun Pemilu” yang memuat analisis mendalam terhadap dinamika demokrasi Indonesia.
Dalam sambutannya, Ketua Umum PP KMHDI, I Wayan Darmawan, menyoroti dampak negatif dari usulan mekanisme pemilihan gubernur melalui DPRD. Ia menilai langkah tersebut tidak hanya akan mengurangi partisipasi masyarakat, tetapi juga memperbesar peluang politik transaksional.
“Memilih gubernur lewat DPRD hanya akan menjauhkan rakyat dari pengambilan keputusan dan memperparah kualitas demokrasi. Perbaikan tata kelola partai politik adalah solusi yang lebih tepat dibandingkan mengubah mekanisme demokrasi yang telah ada,” ujar Wayan.
Diskusi ini menghadirkan narasumber seperti Neni Nur Hayati (Direktur DEEP Indonesia), Putu Esa Purwita (Direktur Lembaga Demokrasi dan Kepemiluan KMHDI), serta Wayan Agus Pebriana (Ketua Departemen Kajian dan Isu KMHDI). Dalam sesi yang dipandu oleh I Komang Adi Sudarta, para pembicara sepakat bahwa biaya politik yang tinggi adalah hasil dari lemahnya transparansi dan akuntabilitas partai politik.
“Masalah utama ada pada partai politik. Tanpa reformasi yang serius, biaya politik akan terus menjadi penghalang, dan mengembalikan pemilihan ke DPRD hanya akan menciptakan masalah baru,” tegas Putu Esa Purwita.
Diskusi ini menyimpulkan bahwa partai politik harus berperan aktif dalam menciptakan demokrasi yang sehat dan berintegritas. Peluncuran buku “Catatan Kritis KMHDI di Tahun Pemilu” menjadi langkah konkret KMHDI dalam mendukung terciptanya demokrasi yang lebih baik di Indonesia. (TB)