PHDI Bali angkat bicara soal viral foto bule atau WNA yang duduk di pelinggih pura Teratai Bang, Tabanan, Bali.
Diketahui, foto tersebut tersebar dan viral di media sosial Instagram pada Sabtu, 1 Oktober 2022.
Kini foto itu sudah dihapus dan bule itu juga meminta maaf.
Terkait hal tersebut, Ketua PHDI Bali Nyoman Kenak mengaku sangat menyayangkan kejadian itu terjadi lagi, apalagi menjelang digelarnya Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Bali pada bulan November 2022.
“Kami PHDI tidak bisa bekerja sendiri dalam mengawasi pergerakan seseorang di Pura. Hal ini menjadi tanggungjawab bersama, mulai dari warga setempat sebagai pengempon pura, aparat dan pemerintah,” kata Kenak kepada wartawan, pada Sabtu 1 Oktober 2022.
Kenak mengaku, sejak lama dirinya telah menyarankan pengelola pura agar mewaspadai potensi pelecehan terhadap Pura atau simbol Bali lainnya.
Apalagi saat ini Pemerintah Provinsi Bali telah menetapkan komitmen untuk mewujudkan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.
Salah satu upaya yang harus dilakukan, menurutnya, adalah menyadari bahwa keskralan pura harus dijaga dengan baik.
Jangan sampai, umat Hindu di Bali yang telah berupaya menjaga kesucian pura dengan menggelar berbagai upacara, hanya karena kurangnya pengawasan, justru melemahkan upacara itu sendiri.
“Kami sejak lama telah mengimbau agar pengelola pura melakukan pengawasan terhadap aktifitas di Pura. Kita harus sadari bahwa Bali banyaknya kunjungan wisatawan ke Bali tentu memiliki risiko yang jelas, seperti yang viral ini,” katanya.
Baginya harus ada sanksi bagi warga yang menyalahgunakan akses masuk ke pura untuk melakukan pelecehan dengan alasan apapun.
“Informasi keskralan pura sepertinya sudah dilakukan secara masif, maka sangat kecil kemungkinan orang tidak tahu. Jaman sekarang kan juga banyak orang yang ingin cari sensasi, bikin konten misalnya,” katanya.
Untuk itu ia mengajak semua pihak untuk mewaspadai penyalahgunaan akses ke pura. Peristiwa sebelumnya, kata dia, beberapa pura juga kecolongan oleh pencuri Pratima.
Hal ini menurutnya menjadi penanda bahwa pengawasan aktifitas di Pura yang menjadi objek wisata masih lemah. “Semoga ini tidak terjadi lagi. Harus ada sanksi bagi mereka yang menodai pura, khususnya sanksi adat sebagai benteng social di Bali,” katanya. (TB)