Gubernur Bali, Wayan Koster, meninjau langsung dampak kerusakan pascabencana banjir yang menerjang wilayah Kabupaten Buleleng, khususnya di SD Negeri 5 Banjar, Kecamatan Banjar, pada Minggu (14/3).
Kehadiran orang nomor satu di Bali ini bertujuan untuk memastikan percepatan penanganan infrastruktur pendidikan dan penyaluran bantuan sosial bagi warga terdampak.
Setibanya di lokasi, Gubernur Koster disambut hangat oleh para murid dan guru. Ia meninjau kondisi ruang kelas, perpustakaan, hingga ruang guru yang sempat terendam air hampir setinggi plafon.
Guna memastikan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tidak terganggu terlalu lama, Gubernur menegaskan bahwa pemenuhan sarana belajar seperti buku, papan tulis, dan meja akan segera ditangani menggunakan dana gotong royong ASN Pemprov Bali.
“Saya minta Kepala Desa dan pihak sekolah segera mendata kebutuhan mendesak dalam satu-dua hari ini agar bantuan bisa langsung cair. Kita ingin anak-anak bisa segera belajar dengan normal kembali,” ujar Gubernur asal Sembiran tersebut.
Untuk jangka panjang, Koster mengusulkan pembangunan gedung bertingkat di lokasi tersebut guna meminimalisir dampak luapan sungai di masa depan.
Pemprov Bali berkomitmen mendukung pendanaan melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) serta menugaskan Balai Wilayah Sungai (BWS) untuk melakukan normalisasi sungai.
Selain meninjau sarana pendidikan, Gubernur Koster secara simbolis menyerahkan bantuan sosial dengan total nilai Rp1.263.000.000.
Dana yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD Provinsi Bali ini dialokasikan untuk 50 penerima manfaat guna memulihkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat.
Berikut adalah rincian penyaluran bantuan tersebut:
- Perbaikan Rumah (31 Unit): Total Rp435 juta untuk kategori rusak berat, sedang, dan ringan.
- Pemulihan Jaringan Air Bersih: Dialokasikan sebesar Rp726 juta untuk perbaikan di 12 titik desa guna menjamin akses air bersih warga.
- Santunan Duka: Pemberian santunan masing-masing Rp15 juta kepada keluarga tiga korban meninggal dunia.
- Fasilitas Umum & Ekonomi: Perbaikan tempat ibadah (Rp42 juta) serta bantuan sarana usaha peternakan (Rp15 juta).
Gubernur juga menginstruksikan BPBD Provinsi Bali untuk tetap menyisir warga yang mungkin belum terdata. Ia menegaskan bahwa pemerintah harus hadir secara menyeluruh agar tidak ada masyarakat terdampak yang terlewat dari bantuan.
“Perbaikan sudah berjalan, namun saya minta pendataan terus dilakukan. Jangan sampai ada warga yang seharusnya menerima bantuan tetapi tercecer,” tegasnya. (*)