Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, memastikan Kota Denpasar akan mendapatkan 100 program bedah rumah pada tahun 2026. Program tersebut difokuskan untuk menangani rumah tidak layak huni (RTLH) yang masih tersisa di wilayah perkotaan.
Maruarar, yang akrab disapa Ara, menyebut jumlah RTLH di Denpasar masih berada di angka seratus unit. Karena itu, pemerintah pusat berkomitmen menuntaskan seluruhnya melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
“Kalau masih ada seratus rumah yang tidak layak huni, semuanya akan kami selesaikan tahun depan. Tidak boleh lagi ada rumah yang tidak layak huni di Denpasar,” tegas Ara.
Di tingkat nasional, pemerintah masih mencatat 26,9 juta rumah yang tidak layak huni. Tahun ini, anggaran untuk renovasi hanya mampu mencakup sekitar 45 ribu rumah. Namun pada 2026, target melonjak drastis menjadi 400 ribu rumah.
“Tahun depan anggaran untuk perbaikan rumah melonjak signifikan. Ini bukti keberpihakan negara,” ujar Ara.
Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara menyambut baik komitmen pemerintah pusat, namun mengakui persyaratan administrasi—terutama kepemilikan sertifikat tanah—masih menjadi kendala utama dalam pengajuan bantuan.
Menurutnya, banyak warga ber-KTP Denpasar tinggal di lahan yang bersertifikat milik orang lain, sehingga tidak memenuhi persyaratan untuk menerima bantuan BSPS.
“Kalau mereka punya sertifikat, tentu akan memilih program dari kami yang nilainya Rp100 juta. Tapi banyak yang tidak memenuhi syarat,” jelas Jaya Negara.
Ia mengungkapkan sebelumnya Pemkot Denpasar telah mengajukan 60 rumah untuk mendapat bantuan, namun usulan tersebut ditolak karena tidak memenuhi kelengkapan sertifikat.
Dengan adanya janji 100 bedah rumah dari pemerintah pusat, Jaya Negara berharap hadir regulasi khusus yang bisa memfasilitasi warga dengan sertifikat bukan hak milik. Jika tidak, dikhawatirkan usulan akan kembali tertolak. (TB)