PT Bali Turtle Island Development (BTID) bersama tokoh masyarakat Desa Adat Serangan dengan tegas membantah isu yang menyebutkan adanya ketegangan antara perusahaan dan warga.
Dalam konferensi pers di Kampus UID, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali, Senin 24 Maret 2025, para tokoh menyampaikan bahwa hubungan dengan warga tetap harmonis dan tuduhan yang beredar adalah hoaks.
Ketua Majelis Desa Adat (MDA) Kota Denpasar, Anak Agung Ketut Sudiana, Jro Bendesa Desa Adat Serangan, I Nyoman Gede Pariatha, Lurah Serangan Ni Wayan Sukanami, serta Presiden Komisaris BTID Tantowi Yahya hadir dalam konferensi tersebut.
Mereka menegaskan bahwa kehadiran BTID justru membawa perubahan positif, terutama dalam pembangunan infrastruktur dan ekonomi warga.
Jro Bendesa menyampaikan bahwa sebelum BTID hadir, akses ke Pulau Serangan sangat terbatas, menyulitkan warga dalam hal pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan.
“Sekarang, dengan pembangunan jembatan dan jalan, warga Serangan dapat merasakan perubahan besar. Taraf hidup meningkat, dan anak muda kini lebih berpeluang sukses,” ujarnya.
Ia juga membantah isu tentang larangan akses ke pura. “Tidak benar ada pemeriksaan KTP untuk masuk pura. Warga Serangan tetap bebas beribadah dengan mengenakan pakaian adat sesuai ketentuan,” tegasnya.
Mengenai akses nelayan, ia menjelaskan bahwa mereka tetap dapat melaut dengan dukungan fasilitas, seperti ID khusus dan rompi keselamatan.
Presiden Komisaris BTID Tantowi Yahya menambahkan bahwa KEK Kura Kura Bali adalah bagian dari visi besar untuk pertumbuhan ekonomi Bali yang berkelanjutan, berlandaskan filosofi Tri Hita Karana dan Sad Kerthi.
Proyek ini juga telah mematuhi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali No. 3 Tahun 2024 dengan mempekerjakan 50% tenaga kerja lokal, di mana 29% berasal dari Serangan.
“Pembangunan KEK ini dirancang untuk mengembangkan destinasi wisata, UMKM, serta kegiatan adat dan spiritual, sambil tetap menjaga kesucian pura dan kesejahteraan warga,” ujar Tantowi.
Ia menyayangkan beredarnya berita hoaks yang merusak citra hubungan harmonis antara BTID dan Desa Adat Serangan.
Ketua MDA Kota Denpasar, Anak Agung Ketut Sudiana, juga menegaskan bahwa tidak ada konflik antara BTID dan Desa Adat Serangan.
“Saya telah melihat langsung keharmonisan antara BTID dan warga. Kolaborasi ini memberikan manfaat nyata, terutama di bidang ekonomi dan infrastruktur,” ujarnya.
Menurutnya, masyarakat Serangan kini memiliki akses untuk berpartisipasi dalam pembangunan KEK Kura Kura Bali, yang berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi.
“Astungkara, hubungan baik antara investor dan desa adat ini bisa menjadi contoh bagi daerah lain,” pungkasnya.
BTID dan para tokoh masyarakat juga mengimbau agar media dan masyarakat lebih bijak dalam menyebarkan informasi. Mereka menegaskan bahwa BTID selalu terbuka untuk memberikan informasi akurat terkait pengembangan KEK Kura Kura Bali dan manfaatnya bagi masyarakat. (TB)