Insentif untuk Nyoman dan Ketut Mulai Dibahas, Disiapkan Aturan

Author:
Share

Kekhawatiran akan berkurangnya jumlah orang Bali yang menjadi pilar utama pelestarian kebudayaan setempat mendorong pemerintah untuk mengambil langkah strategis.

Salah satu upaya yang tengah digodok adalah program peningkatan jumlah anak bagi keluarga Bali, yang diinisiasi oleh Gubernur Bali, Wayan Koster.

Program ini bertujuan untuk menjaga keberlangsungan budaya Bali di masa depan. Kepala Dinas Kebudayaan (Disbud) Provinsi Bali, Prof. Dr. I Gede Sugiartha, menegaskan bahwa pertumbuhan penduduk Bali saat ini lebih banyak dipengaruhi oleh pendatang daripada warga asli.

BACA JUGA  Polsek Kuta Selatan Jaring 6 Pendatang Asal Luar Bali dalam Operasi Pendataan di Tanjung Benoa Bali

Hal ini memunculkan kekhawatiran tentang siapa yang akan melanjutkan dan menjaga warisan budaya Bali jika jumlah orang Bali terus menurun.

“Orang Bali-lah yang memahami dan menjalankan kebudayaan Bali. Jika jumlahnya semakin sedikit, maka budaya kita bisa tergerus. Oleh karena itu, melindungi dan meningkatkan populasi orang Bali adalah langkah logis dan bukan bentuk diskriminasi,” ujar Sugiartha dalam rapat koordinasi pemerintah daerah yang melibatkan pemerintah provinsi serta kabupaten/kota di Kantor Disbud Bali, Kamis 20 Maret 2025.

BACA JUGA  Sosok Ray Peni, Penyanyi Pop Bali yang Tampil dengan Isu Kekinian, Ahli Membuat Lagu Politik

Salah satu kebijakan yang tengah dirancang adalah insentif bagi keluarga yang memiliki anak ketiga dan keempat atau Nyoman dan Ketut. Menurut Sugiartha, langkah ini merupakan strategi untuk menambah jumlah penduduk asli Bali sekaligus memastikan kelangsungan budaya.

Namun, implementasi program ini masih menunggu perumusan regulasi yang tepat, apakah melalui peraturan daerah (Perda) atau peraturan gubernur (Pergub).

Disbud Bali sendiri tidak bekerja sendirian dalam merancang kebijakan ini. Berbagai instansi seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Capil), serta Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (PMA) turut terlibat dalam proses perumusan. Selain itu, tim khusus juga akan dibentuk untuk mempercepat penyusunan regulasi.

BACA JUGA  Asal Usul Nusa Lembongan Bali, Berkaitan dengan Sosok I Renggan yang Sakti Menabrakkan Kapal

Rapat koordinasi ini juga menjadi forum sinkronisasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam menindaklanjuti berbagai program prioritas gubernur.

“Kami ingin memastikan bahwa program-program yang telah dirancang dapat dieksekusi dengan baik oleh seluruh elemen pemerintahan di Bali,” pungkas Sugiartha. (TB)

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!