Gubernur Bali Wayan Koster tengah menyiapkan mekanisme penyaluran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) bagi enam kabupaten di Bali, dengan fokus pada pembangunan program strategis daerah.
Kebijakan ini akan dirancang sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) Bali, dan ditujukan kepada Kabupaten Bangli, Buleleng, Jembrana, Karangasem, Klungkung, dan Tabanan.
Langkah ini merupakan bentuk dukungan nyata dari Kota Denpasar, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Gianyar yang siap mengalokasikan 10 persen dari realisasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Perhotelan serta PBJT Makanan dan/atau Minuman.
Dana tersebut akan disalurkan oleh Pemerintah Provinsi Bali untuk mendukung pembangunan infrastruktur di enam kabupaten penerima.
Komitmen itu disampaikan langsung oleh Walikota Denpasar IGN Jaya Negara, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, dan Bupati Gianyar I Made Agus Mahayastra dalam rapat koordinasi (Rakor) yang digelar pada Senin, 7 April 2025, di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar.
Rakor dipimpin langsung oleh Gubernur Koster dan dihadiri para pejabat tinggi dari ketiga daerah serta jajaran OPD Pemprov Bali.
Gubernur Koster menegaskan bahwa dari total alokasi BKK, 50 persen di antaranya akan digunakan khusus untuk pembangunan proyek strategis daerah.
Infrastruktur yang menjadi prioritas telah ditentukan dan akan digarap di seluruh kabupaten/kota se-Bali.
Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, menyambut baik inisiatif ini dan meminta agar daerah-daerah penerima segera menyusun proposal.
“BKK ini menjadi skema untuk memperkuat infrastruktur objek wisata secara representatif dengan pertanggungjawaban yang jelas,” ujarnya.
Senada dengan itu, Bupati Gianyar, I Made Agus Mahayastra menyebut program BKK merupakan langkah yang telah dibahas sejak dua dekade lalu.
“Sekarang jauh lebih terstruktur dan terperinci. Gianyar sangat setuju,” tegasnya.
Sementara itu, Walikota Denpasar IGN Jaya Negara meminta agar alokasi BKK memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, serta karakteristik masing-masing daerah.
Ia juga menyoroti persoalan sampah yang erat kaitannya dengan sektor pariwisata.
“Masalah sampah harus menjadi perhatian dalam proyek strategis ini,” katanya.
Dalam rakor tersebut, turut dibahas juga persiapan pengoperasian Bus Trans Metro Dewata dan pengelolaan sampah yang menjadi bagian dari agenda strategis pembangunan Bali ke depan. (TB)