 |
| Ist |
Desa
Adat Intaran bersama Kekal Bali, Frontier Bali, dan Walhi Bali mempertanyakan makna
atas pernyataan dari PT. Dewata Energy Bersih (PT. DEB) terkait pemipaan
sebelum G20 di Kawasan Tahura Ngurah Rai. Mereka pun melayangkan surat kepada
PT DEB pada Jumat 22 Juli 2022.
Sebelumnya,
dalam pemberitaan di berbagai media, PT. Dewata Energy Bersih selalu mengatakan
untuk masalah mangrove sudah ada perjanjian yang ketat dengan pihak Tahura. Bahwa
sebelum G20, pipa hanya lewat 10 meter di bawah lahan Tahura dan tidak
menyentuh sama sekali hutan Tahura.
Terkait
hal tersebut, Direktur Walhi Bali, Made Krisna Dinata pun mengatakan jika
pihaknya mengirim surat meminta penjelasan terkait hal tersebut. “Statemen ini
justru membuat kami bertanya-tanya serta membenarkan keraguan kami, jika
pembangunan Terminal LNG diluar areal Mangrove seperti yang dikatakan Gubernur
Bali masih hanya sebatas wacana dan belum final,” kata Krisna.
Pihaknya
pun mempertanyakan apa sebenarnya makna dari kalimat jika sebelum G20 pipa
hanya lewat 10 meter di bawah lahan Tahura dan tidak menyentuh sama sekali
hutan Tahura, yang selalu diucapkan di berbagai media oleh Humas PT. DEB selaku
pemrakarsa pembangunan Terminal LNG di Kawasan Mangrove. “Apakah ketika
Selesai acara KTT G20 akan dilakukan pembangunan Terminal LNG di kawasan
Mangrove Tahura Ngurah Rai ?” tanya lelaki yang akrab disapa Bokis ini.
Hal
tersebut juga dipertegas oleh Stetmen PT. DEB pada pemberitan-pemberitaan
sebelumnya yang dimana PT.DEB sempat mengatakan
Dalam perjanjian ketat dengan Tahura, jika ada lahan mangrove yang
dipakai, maka itu harus diganti 2 kali lipat luas penggantiannya.
Pihaknya
menduga bahwa wacana mengenai tidak dibangunnya Terminal LNG di areal Mangrove
seperti yang dikatakan Gubernur Wayan Koster termasuk PT. Dewata Energy Bersih
dalam berbagai klarifikasinya hanyalah sebuah upaya untuk mengulur waktu guna
menyembunyikan pembangunan Proyek Terminal LNG di Kawasan Mangrove dari
Presiden Joko Widodo dan Peserta KTT G20. “Sebab Mangrove Tahura Ngurah Rai
akan menjadi icon dan ada Show Case dalam acara KTT G20 tersebut terkait
komitmen Indonesia dalam Perubahan Iklim oleh Presiden Joko Widodo,” katanya.
Kelihan
Banjar Gulingan Desa Adat Intaran, Anak
Agung Arya Teja yang hadir pada konferensi pers tersebut juga mempertanyakan
makna statmen dari PT. Dewata Energy Bersih terkait pemipaan yang akan dilakukan
sebelum G20 tersebut. Sebab diketahui Presiden Joko Widodo memiliki misi untuk
menjadikan Indonesia sebagai poros Mangrove dunia melalui Restorasi Mangrove
seluas 600 ribu hektar di Indonesia.
“Hal
ini pastinya akan sangat bertolak belakang dengan agenda pemerintah Indonesia
dalam menjadikan Mangrove sebagai Show Case, sebab disatu sisi ada proyek
Pembangunan Terminal LNG yang akan membabat Mangrove,” katanya.
Arya
Teja juga menegaskan, jika memang statmen Gubernur Bali Wayan Koster serius dan
benar maka pihaknya menuntut agar Gubernur Koster mencabut berbagai izin yang
sebelumnya dikeluarkan terkait pembangunan Terminal LNG di Kawasan Mangrove. Ia
juga meminta agar ada pernyataan tertulis yang terjamin kepastian hukumnya.
Belum
lagi Izin-izin yang menjustifikasi pembangunan Terminal LNG di Kawasan Mangrove
yang sampai detik ini masih dimiliki oleh PT. Dewata Energy Bersih dan belum
dicabut.
“Jika
memang benar apa yang dikatakan Gubernur Koster maka segeralah cabut berbagai
izin yang sebelumnya dikeluarkan terkait pembangunan Terminal LNG di Kawasan
Mangrove,” tegasnya.
Sementara
itu, AA Gede Surya Sentana dari Fontier Bali berharap kepada pihak PT. Dewata
Energy Bersih agar menanggapi serta menindaklanjuti Surat Terbuka yang
dikirimkan pada Jumat, 22 Juli 2022 oleh Desa Adat Intaran, KEKAL Bali,
Frontier Bali dan WALHI Bali yang diterima oleh I Wayan Sira selaku Manager
Umum Perumda ini. “Kami berharap agar pihak PT. DEB segera menanggapi dan
menindaklanjuti surat yang kami kirimkan terhitung paling lambat 3 hari sejak
surat ini kami kirimkan,” tutupnya. (TB)