Pemerintah Kota Denpasar menegaskan komitmennya dalam mendukung aparat penegak hukum resmi untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah Bali, khususnya Kota Denpasar.
Penegasan ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara dalam rapat bersama Forkopimda Kota Denpasar, MDA Kota Denpasar, serta Forum Perbekel dan Lurah se-Kota Denpasar di Kantor Wali Kota Denpasar, Senin 5 Mei 2025.
Jaya Negara menyatakan bahwa Indonesia telah memiliki institusi resmi seperti TNI dan Polri yang memiliki struktur hingga ke level terbawah, mulai dari Polda, Polres/Polresta, Polsek, Babinkamtibmas, hingga Kodam, Kodim, Koramil dan Babinsa.
Di sisi lain, Bali juga memiliki kekuatan lokal berupa Pecalang dan Linmas yang secara adat dan kewilayahan turut aktif menjaga keamanan masyarakat.
“Pemkot Denpasar mendukung penuh aparat resmi dalam menjaga kamtibmas. Kami juga berkomitmen memperkuat fungsi adat dan tidak memberikan ruang toleransi terhadap organisasi yang meresahkan masyarakat serta mengedepankan premanisme, yang jelas-jelas tidak mencerminkan nilai budaya dan kearifan lokal Bali,” tegas Jaya Negara.
Ketua Majelis Desa Adat (MDA) Kota Denpasar, AA Ketut Sudiana, juga menegaskan bahwa segala bentuk organisasi yang tidak sejalan dengan nilai-nilai budaya Bali dan justru mengedepankan praktik premanisme, tidak pantas hadir di Bali.
Menurutnya, keberadaan Pecalang serta sistem keamanan berbasis adat seperti Sipandu Beradat sudah cukup untuk menjaga stabilitas daerah.
“Bali sudah punya sistem keamanan adat yang kuat. Kita tidak butuh organisasi luar yang membawa nilai kekerasan atau premanisme. Ini demi menjaga citra Bali sebagai destinasi wisata dunia,” ujarnya.
Sementara itu, Kapolresta Denpasar, Kombes Pol. Mohammad Iqbal Simatupang menegaskan bahwa pihak kepolisian siap bersinergi dengan Pemkot dan seluruh elemen masyarakat adat.
Ia juga menyatakan bahwa Polri akan bersikap tegas terhadap kelompok-kelompok yang menjadikan premanisme sebagai identitas.
“Organisasi apapun yang menjunjung premanisme tidak akan ditoleransi. Kami tegak lurus dalam menjaga keamanan wilayah Kota Denpasar,” ujarnya.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede, Dandim 1611 Badung, Kolonel Inf.
Putu Tangkas Wiratawan, Sekda Kota Denpasar Ida Bagus Alit Wiradana, serta perwakilan dari Kejaksaan, Pengadilan, OPD, dan tokoh masyarakat lainnya.
Langkah strategis ini menandai keseriusan Pemkot Denpasar dalam menjaga harmoni sosial dan budaya di tengah dinamika masyarakat modern serta perkembangan sektor pariwisata yang terus bergerak. (TB)