Pembangunan infrastruktur strategis penghubung Bali Utara dan Bali Selatan kembali berlanjut. Gubernur Bali, Wayan Koster, secara resmi memimpin upacara Ground Breaking dan prosesi adat Ngeruak untuk pembangunan Jalan Shortcut Singaraja–Mengwitani Titik 9 dan 10, pada Rabu (7/1/2026).
Berlokasi di Desa Gitgit, Kecamatan Sukasada, Buleleng, proyek ini menjadi bukti komitmen Gubernur Koster di periode keduanya untuk menuntaskan masalah kesenjangan konektivitas dan kemacetan di Pulau Dewata.
Pembangunan ini tidak hanya sekadar pelebaran jalan, melainkan perbaikan geometrik total untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU, berikut rincian proyek
Paket 1 dan 2 ini:
- Total Panjang Penanganan: 3,90 kilometer (Jalan: 2,95 km, Jembatan: 942 meter).
- Nilai Kontrak Paket 1: Rp290,84 miliar.
- Pelaksana: Waskita–Sinarbali KSO.
- Durasi Pengerjaan: 750 hari kalender (Pendanaan SBSN Tahun Anggaran 2025–2027).
Direktur Pembangunan Jalan Ditjen Bina Marga, Asep Syarif Hidayat, menjelaskan bahwa jalur eksisting saat ini memiliki risiko kecelakaan tinggi dengan kelandaian curam mencapai 27%.
“Dengan shortcut ini, waktu tempuh akan terpangkas drastis dari 21,22 menit menjadi hanya 8,61 menit. Tingkat kelandaian juga diturunkan maksimal menjadi 10 persen, sehingga jauh lebih aman dan mengurangi emisi karbon kendaraan,” jelas Asep.
Koster ‘Geber’ Target Hingga Titik 12
Dalam sambutannya, Gubernur Koster menegaskan bahwa percepatan infrastruktur adalah prioritas utamanya pasca dilantik kembali pada Februari 2025. Ia tidak ingin proyek ini berlarut-larut.
“Saya pastikan semua berjalan sesuai tahapan. Setelah siap semua, saya carikan hari baik (dewasa ayu), dan ditetapkan 7 Januari 2026 ini,” ujar Koster.
Lebih jauh, Koster menargetkan pembebasan lahan untuk Shortcut Titik 11 dan 12—yang memiliki medan paling berat—akan dimulai tahun 2026 ini.
“Saya ingin jalan shortcut ini tuntas minimal sampai Titik 12 sebelum masa jabatan saya berakhir pada 20 Februari 2030,” tegasnya.
Pembangunan infrastruktur ini dinilai krusial mengingat lonjakan kunjungan wisatawan ke Bali. Koster memaparkan data bahwa sepanjang tahun 2025, jumlah wisatawan mencapai rekor sejarah yakni 7,05 juta orang, melampaui angka sebelum pandemi.
Tingginya aktivitas pariwisata yang berkontribusi 66% terhadap ekonomi Bali ini membawa tantangan kemacetan yang harus dijawab dengan infrastruktur fisik, bukan sekadar wacana.
“Masalah macet ini tidak bisa diselesaikan dengan ceramah. Ini soal infrastruktur jalan. Kalau tidak segera ditangani, daya saing Bali bisa merosot,” tambah Koster sembari mengingatkan kontraktor untuk mengutamakan kualitas nomor satu.
Pemerintah Provinsi Bali sendiri telah menggelontorkan anggaran Rp193 miliar untuk membebaskan 316 bidang tanah demi kelancaran proyek ini, membuktikan sinergi kuat antara pemerintah daerah dan pusat dalam membangun Bali. (TB)