Di tengah maraknya isu keberadaan organisasi kemasyarakatan (ormas) dari luar Bali yang membentuk cabang di wilayah Pulau Dewata, sejumlah pihak menyoroti pentingnya penguatan peran lembaga tradisional lokal dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Salah satu solusi yang diusulkan adalah mengoptimalkan fungsi pecalang sebagai pengamanan adat yang sudah lama menjadi benteng budaya Bali.
Anggota Komisi I DPRD Kota Denpasar, I Made Sukarmana, SH, menyampaikan bahwa masyarakat Bali sejatinya telah memiliki sistem perlindungan dan pengamanan tersendiri melalui eksistensi pecalang yang selama ini terbukti mampu menjaga ketertiban wilayah adat secara efektif.
“Bali tidak perlu ikut-ikutan membentuk atau memberi ruang bagi ormas luar. Kita sudah punya pecalang yang sangat memahami kearifan lokal, adat, dan budaya setempat,” ujarnya saat ditemui, Jumat 9 Mei 2025.
Namun, Sukarmana menegaskan bahwa agar peran strategis pecalang tetap terjaga dan semakin maksimal, diperlukan perhatian lebih terhadap kesejahteraan mereka.
Untuk itu, ia mendorong agar Majelis Desa Adat (MDA) dapat memberikan insentif rutin setiap bulan kepada pecalang sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi mereka.
“Dana insentif ini bisa diambilkan dari alokasi BKK (Bantuan Keuangan Khusus) yang selama ini disalurkan oleh pemerintah kepada desa adat,” jelasnya.
Tidak hanya pecalang, Sukarmana juga menyoroti pentingnya memberikan perhatian yang sama kepada para Pakis (Pemangku Agama dan Pelaku Adat) di Kota Denpasar.
Menurutnya, mereka juga memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan sosial dan adat di masyarakat.
Wacana ini muncul di tengah kekhawatiran masyarakat Bali terhadap kemunculan sejumlah ormas luar yang membentuk struktur kepengurusan di Bali.
Kondisi ini memicu respons beragam dari berbagai elemen masyarakat yang mempertanyakan urgensi dan potensi pengaruh ormas-ormas tersebut terhadap tatanan adat dan budaya lokal.
Dengan mendorong pemberdayaan lembaga tradisional lokal seperti pecalang dan pakis, Pemkot Denpasar bersama DPRD diharapkan mampu menjaga harmoni sosial, budaya, dan keamanan Bali tanpa harus bergantung pada elemen eksternal. (TB)